BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat siap siaga menjaga stabilitas sediaan dan harga bahan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idulfitri.
Langkah ini melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan aman, bermutu, dan terjangkau.
Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, memimpin tim gabungan untuk memantau sejumlah titik distribusi pangan di Lampung.
Kegiatan itu merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Pengawasan secara menyeluruh ini, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen.
Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.
“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman konsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga berlaku, sehingga masyarakat dapat beribadah Ramadan dan merayakan Lebaran tenang,” ujar Sri Nuryanti, Ahad (22/2/2026).
Dalam tinjauan itu, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk itu untuk tak diperjualbelikan.
Selain itu, pengawasan juga menyoroti penting menangani daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.
Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya menangani ayam segar pascapenyembelihan.
Penjualan ayam tanpa proses pembersihan sesuai standar akan berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.
Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis, seperti daging sapi dan daging ayam, terpantau stabil dan berada kisaran harga acuan, bahkan beberapa titik lebih rendah.
Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini akibat pengaruh terbatas pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa.
Menyikapi hal ini, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah terbatas pasokan. Langkah ini mampu menekan gejolak harga dan menjaga stok di pasar.
Penguatan koordinasi lintas sektor ini ialah wujud komitmen Pemprov Lampung menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama momentum hari besar keagamaan memiliki tingkat konsumsi tinggi. (kmf)
